Kasubag Kepegawaian PDPPJ Ikuti Workshop KIP di Hotel Permata | PD. PASAR PAKUAN JAYA
1 | 2 16 April 2018 | Dilihat: 61 Kali | Cetak

Kasubag Kepegawaian PDPPJ Ikuti Workshop KIP di Hotel Permata


Kasubag Kepegawaian PDPPJ Ikuti Workshop KIP di Hotel Permata

PDPPJKOTABOGOR.COM, Bogor- Kepala Sub Bagian Kepegawaian PDPPJ, Kurnia Safarida mengikuti Workshop Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi Daerah. Kegiatan yang digelar Bagian Humas dan Protokol (Humpro) Setda Kota Bogor di laksanakan di Ruang Emerald Hotel Permata, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jumat (13/04/18) dan di buka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.

Dasar penyelenggaraan workshop ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik, Permendagri  Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Hadir sebagai narasumber Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Dan Satriana yang membahas Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi Daerah. Dirinya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi Daerah melakukan inovasi terkait struktur dan pembagian masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu. Salah satunya dengan cara memperbanyak ruang informasi publik. Sebab, dinamika kebutuhan masyarakat sudah sangat berkembang. 

Pembahasan mengenai jenis informasi, prosedur, dan penanganan sengketa serta pasal pasal yang terkait juga disampaikan oleh Dan Satriana. Adapun prosedur meminta informasi termasuk dalam pasal 13 mempunyai tenggang waktu sampai dengan 10 hari, Mengajukan keberatan mempunyai tenggang waktu sampai dengan 30 hari, terakhir yaitu memohon penyelesaian sengketa mempunyai tenggang batas waktu sampai 14 hari kerja.

Adapun pertanyaan yang disampaikan meliputi wartawan UU pers, wartawan kejelasan tugas, setiap permintaan data sesuai prosedur, tidak harus tatap muka (menyiapkan ruang publik). Dan pertanyaan juga sesuai dengan pasal 6 UU KIP yaitu berhak menolak informasi yang dikecualikan dengan peraturan UU, berhak menolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Kasubag Kepegawaian, Kurnia mengatakan bahwa dengan mengikuti workshop tersebut dirinya mempunyai ilmu baru, dan berharap Website PDPPJ bisa menjadi satu wadah pertanyaan untuk masyarakat luas. “ Perundang undangan harus di mengerti agar bisa menyaring pertanyaan- pertanyaan dari pihak luar, karena tidak semua informasi bisa di publish ke publik dan semoga kedepannya kita mempunyai ruang publik untuk pihak yang ingin bertemu dengan pejabat PDPPJ,” tuturnya.

(gft)

 

 


Author: Admin


Tags:

Bagikan