PDPPJ Dampingi Kegiatan UTTP, BDKT dan SI Bersama Disperindag di Pasar Rakyat | PD. PASAR PAKUAN JAYA
5 | 5 11 Juli 2018 | Dilihat: 187 Kali | Cetak

PDPPJ Dampingi Kegiatan UTTP, BDKT dan SI Bersama Disperindag di Pasar Rakyat


PDPPJ Dampingi Kegiatan UTTP, BDKT dan SI Bersama Disperindag di Pasar Rakyat

PDPPJKOTABOGOR.COM, Bogor – Salah satu unsur terpenting dalam dunia perdagangan yang diperlukan ialah terciptanya tertib ukur, takar, timbang guna mencapai tertib niaga. Dalam setiap transaksi jual beli barang baik kualitas maupun kuantitasnya harus selalu terjamin jumlah maupun ukurannya sehingga penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan karena penggunaan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) secara tidak benar.

Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ) Kota Bogor melakukan pendampingan kegiatan pengendalian UTTP (Alat ukur, takar,timbangan dan perlengkapannya), BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) dan SI bersama Disperindag Kota Bogor di pasar rakyat. Kegiatan pendataan UTTP tersebut akan berlangsung selama 8 hari di bulan Juli 2018.

Kepala Sub Bagian Jasa Pemberdayaan Pedagang PDPPJ, Guna Gustana menyampaikan bahwa perkembangan perdagangan telah membentuk sikap konsumen yang lebih kritis terhadap barang-barang dibeli baik terhadap kualitas maupun kuantitas, disisi lain dalam persaingan usaha masih sering ditemukan praktek-praktek curang dari pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dari ukuran, takaran, timbangan atau jumlah barang yang dijual/diserahkan. Dengan demikian, UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang digunakan oleh masyarakat khususnya dalam dunia perdagangan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga semua pihak dilindungi kepentingannya.

Kepala Unit Pasar Kebon Kembang, Iwan Arif Budiman menyampaikan bahwa menurutnya ada beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu bahwa kegiatan ini rutin bertujuan untuk supaya baik pembeli maupun pedagang tidak ada yang dirugikan, Kapasitas dan intensitas volume perdagangan di blok C,D Pasar Kebon Kembang itu begitu tinggi sehingga resiko gangguan atau berubahnya tingkat akurasi timbangan juga besar, meski ada batas toleransi tetapi jelas memerlukan monitoring dengan pendataan tersebut.

“hal ini juga selain sesuai ajaran agama tentang takaran adalah membangun ketaatan dan kepatuhan pedagang baik terhadap Peraturan Pemerintah maupun terhadap religi nya, kegiatan 2 sampai dengan 3 hari ini masih dalam tahap pendataan setelah pendataan dianalisa di rekap terhadap data tahun lalu baru dilakukan penindakan tera dan kalibrasi,” tutup Iwan.

(gft)

 


Author: Admin


Tags:

Bagikan